SOLO : Kebijakan pemberian grasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap terpidana narkoba asal Australia, Schapelle Corby, yang belakangan mendapat sejumlah kritikan dari anggota dewan dan politikus, ternyata turut menggelitik reaksi seniman.
Salah seorang seniman yang tergelitik nuraninya atas keputusan kontroversial Presiden SBY itu adalah Bambang Hermanto, seniman asal Kabupaten Sukoharjo, Jateng.
Bambang sengaja menggelar unjuk rasa tunggal dengan cara memainkan wayang lincak yang menceritakan lakon seorang raja yang membuat keputusan berlawanan dengan janjinya sendiri seperti saat sebelum menjadi pemimpin.
Aksi unjuk rasa dengan cara bermain wayang lincak (sederhana) itu dilakukan diatas reruntuhan bangunan Pasar Sukoharjo yang sedang direvitalisasi, ditengah terik matahari, sebagai bentuk protes kepada SBY atas pemberian grasi kepada terpidana narkoba asal Australia, Schapelle Corby.
Tokoh utama dalam wayang yang dimainkan Bambang itu, masing-masing bernama Raja Suro Bejo Yo dan Kemis. Keduanya dimainkan dalam sebuah kisah yang berjudul ‘Raja Suro Bejo Yo (SBY) Cidro’.
Bambang, sang dalang, menceritakan awal kisah sang raja, yang saat mencalonkan diri menjadi raja selalu menyuarakan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga narkoba.
Namun, setelah menjadi raja dan dalam kepemimpinannya di negeri wayang lincak ini, sang raja justru memberikan pengurangan masa hukuman (grasi) kepada salah seorang terpidana luar negeri, sehingga rakyat, yang dalam ini digambarkan bernama Kemis, menagih janji sang raja dulu.
Kemis, sebagai rakyat jelata merasa sangat kecewa dan terpukul atas tindakan rajanya tersebut. Aksi yang berlangsung sebentar itu mampu menarik perhatian dari sejumlah masyarakat yang beraktifitas di sekitar Pasar Sukoharjo, untuk berbondong-bondong menyaksikannya.
Seperti diketahui, sebelumnya Presiden SBY memberikan pengurangan masa hukuman atau grasi kepada terpidana kasus narkoba asal Australia, Schapelle Corby selama lima tahun, dari hukuman selama 20 tahun.
Keputusan kontroversial itu mendapatkan reaksi keras dari sejumlah politikus dan anggota dewan dan juga masyarakat luas mempertanyakan komitmen SBY dalam pemberantasan narkoba.
Namun, hingga saat ini pemerintah beralasan bahwa keputusan pemberian grasi itu lebih karena aspek kemanusiaan dan sejumlah faktor lainnya dalam rangka menjaga hubungan diplomatik yang baik antara Indonesia dan Australia, meskipun sejumlah pihak menyebutkan bahwa keputusan tersebut adalah untuk barter terhadap beberapa warga negara Indonesia yang tersangkut kasus hukum di Australia. (K39/rsj)
