SOLO: Pemkot Solo merealisasikan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding dengan Bandung Trust Advisory Group (B-Trust) yang didukung Uni Eropa.
Memorandum of understanding (MOU) itu ditandatangani kedua belah hari ini. Penandatanganan dilangsungkan di Loji Gandrung, antara Walikota Solo, Joko Widodo dengan Direktur Senior B-Trust, Siswanda H Sumarto.
Kerja sama mencakup pendampingan dalam pembentukan unit layanan pengadaan (ULP) serta pembentukan lembaga manajemen penanganan pengaduan masyarakat.
ULP merupakan penyelenggara lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE). Sesuai PP No 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, pemerintah mengamanatkan setiap daerah harus melaksanakan LPSE maksimal 2015 dan Pemkot sudah mengawalinya tahun ini.
Siswanda mengatakan program bantuan teknis yang tercakup dalam MoU itu akan berjalan selama 1,5 tahun. Seluruh kegiatan dalam program itu akan didanai oleh Uni Eropa.
”Selama sembilan bulan pertama kami akan fokus pada pendampingan ULP. Sembilan bulan selanjutnya baru pada lembaga penanganan pengaduan masyarakat. Pengaduan di sini tidak hanya terkait pengadaan barang dan jasa tapi juga masalah-masalah lain secara umum,” ujarnya selepas pendatanganan MoU itu hari ini.
Dia menambahkan pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan urusan yang kritis karena terkait bagaimana membelanjakan uang rakyat secara efektif dan efisien. Pendampingan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
Sementara terkait manajemen penanganan pengaduan masyarakat, Siswanda menjelaskan sejauh ini belum ada daerah yang menerapkan. Kalaupun ada belum menyeluruh mulai dari menangkap keluhan/permasalahan, mengompilasi, memilah-milah, menyalurkan ke lembaga terkait sampai pemberian umpan balik.
”Solo bersama Purwakarta dan Tarakan, dalam hal ini diharapkan bisa jadi percontohan,” tuturanya.
Mengenai tenaga besertifikat yang dibutuhkan untuk LPSE itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Etty Retnowati memperkirakan cukup. ”Saat ini Pemkot memiliki 150-an tenaga LPSE besertifikat yang tersebar di hampir semua SKPD,” ujarnya. (JIBI/Solopos/shs/rsj)
