YOGYAKARTA: Pertamin Retail Yogyakarta melakukan koordinasi dengan Pertamina Retail Rigion IV Semarang untuk antisipasi kemungkinan terjadinya upaya penimbunan oleh sejumlah spekulan.
Sales Area Manager Pemasaran BBM Retail Pertamina Regional IV Yogyakarta Ruslan Winno Marbun mengatakan seperti kenaikan BBM sebelumnya, pihaknya akan memonitor kebutuhan masing-masing SPBU.
“Kami akan lihat rata-rata kebutuhan tiap SPBU. Biasanya kebutuhan meningkat terjadi menjelang kenaikan harga,” ujarnya hari ini.
Untuk itu, pihaknya akan menambah pasokan sekitar 10% di tiap SPBU untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Masa kritis, lanjutnya, hanya akan terjadi saat jelang kenaikan saja. Selain itu, belum adanya kepastian kapan pemerintah akan menyampaikan kenaikan harga juga menjadi persoalan tersendiri.
“Pengumumannya nanti apa secara terbuka atau seperti apa kami belum tahu. Kapan diumumkan, H-5 atau malah H-1, kami juga belum tahu” tutur Sales Representative Pemasaran BBM Retail Pertamina Regional IV, Fanda Chrismianto.
Menurutnya, jika pengumuman dilakukan H-1 justru lebih baik karena bisa meminimalkan upaya penimbunan yang dilakukan oknum. “Kalau H-5, tentunya risiko penimbunan semakin besar.”
Pertamina juga akan segera melakukan sosialisasi ke SPBU untuk penertiban pengisian BBM ke alat lain seperti jerigen sesuai Peraturan Presiden No. 15 tahun 2011. “Pengisian di luar tangki kendaraan harus memilik rekomendasi dari SKPD.”
Sementara, terkait upaya pengamanan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian.
“Baik untuk distribusi maupun penjualan. Apalagi, pada awal kenaikan biasanya muncul penolakan dari masyarakat yang tidak setuju,” tuturnya.
Indikasi terjadinya penimbunan BBM bersubsidi baik solar maupun premium sudah dicium oleh manajemen pertamina sejak pekan lalu.
Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengaku tidak bisa melakukan apa-apa terkait perilaku masyarakat setiap pemerintah hendak menaikkan harga bahan bakar minyak tersebut.
Saat ini, tuturnya, laporan mengenai penimbunan sudah ada di beberapa daerah, salah satunya di Gorontalo. Menurutnya, jika ada kekosongan BBM di suatu daerah, biasanya di daerah tersebut terjadi penimbunan karena hingga saat ini pengisian dari Pertamina normal.
“Koridornya bukan koridor Pertamina namun koridor hukum, karena kalau kami menahan distribusi untuk menghindari penimbunan maka SPBU akan kosong dan kami yang akan disalahkan, “ tutur Karen.
Menurutnya, Pertamina hanya bisa memperketat pengawasan untuk pasokan BBM saja dan pasokan jangan sampai terlambat. (JIBI/Harian Jogja/tan/rsj)
