SEMARANG : Jumlah penduduk miskin Kota Semarang dalam dua tahun ini meningkat 3.433 jiwa atau 0,86% yaitu dari 398.009 jiwa pada 2009 menjadi 401.442 jiwa tahun ini.
Kepala Bappeda Kota Semarang, Bambang Haryono mengatakan hasil entry data penduduk miskin atau warga miskin (gakin) menunjukkan peningkatan dari dua tahun lalu, namun hasil itu sifatnya masih sementara.
“Namun mskipun terjadi kenaikan penduduk miskin, jumlah Kepala Keluarga miskin menurun dari 111.558 KK pada 2009 tahun ini menjadi 110.006 KK,” ujarnya, tadi.
Dia memaparkan, peningkatan jumlah gakin itu diduga karena adanya pendatang yang “mendompleng” di KK miskin. Bambang mengaku belum mengkaji berapa persen warga pendatang yang dompleng di KK miskin itu.
Menurutnya, warga yang ndompleng KK miskin tersebut dilakukan untuk mendapatkan layanan kesehatan seperti jaminan kesehatan masyarakat. “Kami berharap ada keberanian dan kejujuran penduduk yang melaporkan warga pendompleng KK miskin itu,” ujarnya.
Dia memaparkan, untuk penetapan pendataan tersebut akan dilakukan pada minggu ketiga Desember mendatang yang sebelumnya akan dilakukan uji publik selama sebulan pada November.
Sementara itu, Walikota Semarang Soemarmo mengatakan uji publik hasil pendataan tersebut akan dilakukan selama sebulan bertujuan untuk verifikasi data, baik yang dilakukan pemerintah atau pun masyarakat.
Pada saat uji publik tersebut, Pemkot Semarang akan mengerahkan 177 Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) guna memonitor pelaksanaan uji publik di 177 kelurahan. “Kami akan cari tahu kelurahan mana yang sudah melakukan uji publik atau belum,” ujarnya.
Soemarmo mengatakan, masyarakat juga bisa melakukan pengecekan data tersebut di papan pengumuman yang ditempel di kelurahan.
“Warga miskin yang belum masuk bisa mengusulkan lewat rukun tetangga (RT) untuk dimasukkan, dan berharap agar pendataan gakin tidak merampas hak-hak gakin,” ujarnya.
Dia mengimbau, kalau ada warga yang sebenarnya memang tergolong mampu untuk tidak mengaku sebagai warga miskin. “Begitu juga pemerintah, jangan sampai tidak memasukkan warga yang benar-benar miskin ke pendataan,” ujarnya.
Soemarmo menambahkan, untuk mengontrol supaya tidak terjadi peningkatan warga miskin di Kota Semarang yang disinyalir adanya aksi “ndompleng” KK miskin tersebut pihaknya berencana akan melakukan pembatasan warga pendatang yang tidak jelas asal-usulnya di Semarang. (Dot)
