SEMARANG: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya praktik suap dan pungutan liar (pungli) yang dilakukan petugas di beberapa instansi pelayanan publik di lingkungan Pemkot Semarang.
Wakil Ketua KPK M Jasin menyatakan praktik suap itu terjadi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.
“Pada BPN Semarang terdapat pengunjung yang memberikan uang kepada petugas bukan ke loket pembayaran resmi,” ujarnya disela evaluasi pelayanan publik di Jateng, di Semarang, kemarin.
Hadir dalam evaluasi tersebut Gubernur Jateng Bibit Waluyo, Kapolda Jateng Irjen Pol Edward Aritonang, bupati/walikota, serta para kepala dinas SKPD Pemprov Jateng.
Menurut dia, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, masih banyak didapati pengunjung memberikan uang kepada petugas di belakang kantor. “Kami minta agar segera dilakukan perbaikan pelayanan publik di kedua instansi tersebut,” tuturnya.
Yasin menyatakan evaluasi pelayanan publik di Jateng merupakan tindak lanjut dari supervisi yang dilakukan KPK pada 26 Mei 2010. Berdasarkan pantauan tim koordinasi dan supervise KPK, sudah terlihat adanya perbaikan pelayanan publik di Jateng cukup signifikan.
Dia mencontohkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang seluruh pelayanan publiknya sudah diserahkan kepada badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota. Begitu juga Kantor Inspektorat Provinsi Jateng sudah melakukan audit atau pemeriksaan terhadap beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) penyelenggara pelayanan publik secara regular dan memiliki laporan hasil pemeriksaan.
“Perbaikan pelayanan publik secara umum juga di Kantor Imigrasi Semarang yang merekomendasikan dibukanya loket premium dengan tarif khusus dengan kompensasi biaya lebih tinggi,” ujarnya.
Menurut Yasin, perbaikan pelayanan publik bertujuan untuk mencapai pelayanan publik yang bebas suap serta mengedepankan kepuasan masyarakat.
“Setiap tahun KPK akan melakukan evaluasi dan inspeksi mendadak ke instansi pelayanan publik di Jateng,” tuturya.
Kapolda Jateng Irjen Pol Edward Aritonang menyambut baik adanya evaluasi pelayanan publik oleh KPK karena bisa mengetahui kekurangan. “Evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana tingkat pelayanan publik di masing-masing instansi, apakah sudah baik atau belum,” ujarnya.
