SEMARANG: Pemkot Semarang meminta pengembang mendukung percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat menengah ke bawah, mengingat angka kekurangan rumah (backlog) untuk segmen tersebut masih tinggi.
Walikota Semarang Soemarmo HS menyebutkan sepanjang 2010 jumlah rumah yang dibangun pengembang untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Semarang hanya sekitar 2.000-3.000 unit.
“Saya tidak hafal berapa total kebutuhan rumah untuk masyarakat kelas bawah di Semarang, tapi yang pasti masih kurang banyak. Saya minta REI (Real Estate Indonesia) Jateng ikut membantu pembangunan rumah kecil untuk mereka, berikut sarana dan prasarananya,” ujarnya saat membuka REI Jateng Expo IV, hari ini.
Menurut dia, Pemkot berkomitmen memberikan kemudahan perizinan pembangunan perumahan untuk masyarakat kelas bawah sehingga backlog dapat diatasi.
“Pemkot menjamin kepastian hukum. Kalau ada oknum-oknum yang menghambat, tolong sampaikan pada kami,” tandasnya.
Soemarmo menjelaskan pihaknya akan mengkaji sejauh mana standar pelayanan minimum (SPM) telah diterapkan instansi terkait, dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang.
Dia mencontohkan pelayanan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) semestinya tidak boleh lebih dari 15 hari.
“Kalau lebih (dari 15 hari), berarti sudah menyalahi SPM,” tegasnya.
Hasil kajian sementara, kata dia, lama pengurusan IMB yang tidak sesuai standar kerap disebabkan oleh persyaratan dokumen yang belum lengkap, selain pengecekan di lapangan yang kadang membutuhkan waktu lama.
Kendati mendukung akselerasi pembangunan untuk segmen masyarakat bawah, Soemarmo meminta agar pengembang tetap memperhatikan lingkungan dengan tidak mengeksploitasi secara berlebihan wilayah Semarang atas yang merupakan kawasan konservasi dan resapan air.
“Pembukaan lahan tidak boleh sembarangan. Pengembang harus betul-betul menjaga lingkungan, tidak boleh salahi peruntukan sesuai RTRW. Saya akui memang masih ada pengembang yang tidak perhatikan ekosistem,” tegasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya meminta agar DPD REI Jateng ikut mengendalikan anggotanya yang tidak menjaga keseimbangan lingkungan ketika membangun perumahan.
Ketua DPD REI Jateng Sudjadi mengatakan pola subsidi baru melalui kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diterapkan sejak Oktober lalu akan menggairahkan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
“FLPP ini ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan maksimal Rp2,5 juta per bulan dengan kredit hingga senilai Rp100 juta,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia REI Jateng Expo IV Dibja K Hidajat menuturkan animo pengembang pada pameran kali ini lebih baik dibanding pameran sebelumnya.
Dia menyebutkan dari 52 stan yang ditawarkan, sebanyak 49 stan diisi oleh 28 pengembang dan sisanya diisi oleh dua perbankan penunjang. (k16)
